120122 AKT. Sektor Publik – Penentuan Harga Pelayanan Publik | Part.4 End

Published Januari 22, 2012 by seilyariskyu

Berapa Harga yang harus Dibebankan

Jika pemerintah membebankan biaya  pelayanan pada masyarakat, maka pemerintah dituntut menentukan harga pelayanan publik yang tepat. Aturan yang biasa dipakai adalah beban(charge) dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut(full cost recovery). Dalam menghitung besarnya biaya total terdapat beberapa kesulitan seperti:

1)      Sulitnya menentukan biaya total(full cost) dalam menyediakan suatu pelayanan

2)      Sulitnya menentukan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi

3)      Pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar

4)      Menentukan biaya apa saja yang patut untuk diperhitungkan sebagai total biaya

 

Ahli ekonomi biasanya menyarankan untuk menggunakan marginal cost pricing, yaitu tarif yang dipungut sama dengan biaya untuk melayani konsumen. Marginal cost pricing mengacu pada harga pasar yang seimbang(ceteris paribus) sehingga lebieh efisien dan meningkatkan output sampai titik dimana marginal cost sama dengan harga jual.

Dalam praktiknya, penerapan pembebanan dengan marginal cost pricing harus memperhatikan hal-hal seperti:

¨      Biaya operasi variable(variable operating cost)

¨      Biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberi pelayanan(semi variable overhead cost)

¨      Biaya penggantian atas asset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan

¨      Biaya penambahan asset modal yang digunakan untuk penyediaan pelayanan

Pembebanan biaya untuk penyediaan pelayanan publik memiliki kesulitan dalam menetapkan tariff. Pemerintah di tuntut untuk tepat dan efektif dalam menentukan tarif. Penetapan harga didasari pada penyediaan barang dan jasa yang akan diberi, tetapi sangat sulit untuk menentukan harga yang tepat. Maka dari itu harus ada perhitungan yang tepat dalam menentukan harga tersebut, bisa melalui biaya produksi, biaya overhead, atau biaya tenaga kerja langsung.

¨      Meskipun sangat sulit mengukur jumlah tarif  pelayanan yang dikonsumsi masyarakat namun pada prinsipnya pembebanan harus merefleksikan biaya total(fullcost) untuk menyediakan pelayanan tersebut. Sehingga tidak terlihat tindak ketidak adilan dalam pembebanan tarif  pelayanan pada masyarakat.

¨      Dalam pembebanan penetapan harga pelayanan publik tidak memperhitungkan mampu atau tidaknya masyarakat membayar barang atau jasa dari pelayanan tersebut. Sehingga masyarakat yang kurang mampu,tidak bisa menggunakan pelayanan tersebut. Oleh karena itu pemerintah seharusnya memberikan subsidi sehingga masyarakat yang kurang mampu juga bisa merasakan pelayanan tersebut dalam pemenuhan kebutuhannya.

 

Kerjasama Sektor Publik dan Swasta dalam Penyediaan Layanan

Dalam konsep kerjasama sector publik dan swasta merupakan sinergi dari kapasitas keahlian kedua pihak tanpa memandang satu pihak lebih penting dari yang lainnya, dimana sector public memberi kontribusi berupa reputasinya sebagai pemilik asset yang signifikan dalam suatu perekonomian, pelayan masyarakat, serta kepemilikannya atas data dan intelektual yang khas. Sementara kemampuan kewirausahaan yang berorientasi pada pemaksimalan keuntungan jangka panjang, berorgaisasi, optimisasi nilai-nilai konsumen serta daya inovasinya yang peka terhadap perubahan lingkungan strategis merupakana karakter penting yang dimiliki dunia swasta.

Kerjasam sector public dan swasta bersumber dari konsep model kontraktual kompetitif sebagai suatu cara pemerintah memberi pelayanan public kepada masyarakat. Dengan demikian, model kerjasama tesebut merupakan suatu model yang menggabungkan sector dunia usaha dengan sector public sebagai upaya peningkatan nilai efektivitas dan efisiensi.

Dengan menggunakan model tradisional, pemerintah lebih memfokuskan usahanya pada peningkatan nilai input seperti upaya meningkatankan nilai anggaran pembelanjaan dan alokasi dana yang tersedia. Sementara dengan model kerjasama-pemerintah hanya diharapkan berfokus pada pada pemaksimalan pelayanan, urusan lain yang terkait dengan produksi layanan, manajemen organisasi, manajemen keuangan dan lain-lain diserahkan pada pihak swasta.

Ada sejumlah model yang dapat dipilih dalam suatu kerjasama sector public dan swasta sebagai cara untuk memberi pelayanan public kepada masyarakat, yaitu ;

  • Build,own, and operate (BOO)

Berdasarkan BOO , pihak swasta, membangun, memiliki, dan mengoperasikan suatu proyek yang telah dibangun

  • Build, operate and transfer (BOT)

Jika pihak swasta, membangun, memiliki dan mengoperasikan suatu proyek dalam jangka waktu tertentu sebelum diserahkan kepemerintah untuk memiliki dan mengoperasikannya, maka kerjasama tersebut masuk dalam kategori BOT

  • Design, build, fund and maintain (DBFM)

Dalam kategori ini pihak swasta mendisain, membangun, mendanai, memiliki dan memelihara suatu proyek. Sementara pemerintah hanya mengoperasikannya.

  • Build,own and mantian (BOM)

Dengan cara BOM, sebagaimana DBFM-sektor swasta  membangun, memiliki dan memelihara suatu proyek, namun pemerintah berfungsi merancang dan mengoperasikannya.

  • Lease, develop, and operate (LDO)

Jika pemerintah tetap memiliki asset suatu proyek, sementara pihak swasta melalui perjanjian sewa-menyewa membangun dan mengoperasikannya, maka proyek itu dikelola mekanisme LDO.

  • Operate and mention(OM)

Melalui mekanisme OM pemerintah mempertahankan kepemilikan asset suatu proyek yang di-OM-kan sementara pihak swasta mengoperasikan dan memeliharanya.

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesuksesan Suatu Kerjasama Sektor Publik dan Swasta

Untuk suksesnya suatu kerjasama sector public dan swasta-beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Hal-hal yang semestinya pemerintah perhatikan dalam menilai kelayakan suatu proposal kerjasama tersebut, sebagai berikut ;

1)      Apakah proposal itu berpotensi menciptakan kesempatan bisnis? Jika suatu proyek tidak memiliki nilai komersial, maka sulit bagi pemerintah untuk menarik sector swasta untuk terlibat dalam suatu kerjasama.

2)      Apakah pihak swasta yang terlibat memilki kapasitas untuk terlibat dalam suatu proyek tersebut? Suatu proyek kerjasama akan mengalami kesulitan jika pihak swasta sebagai pasangan secara bersama-sama memikul tanggungjawab public atas suatu layanan tidak memiliki kemampuan melaksanakan proyek yang direncanakan dalam kerjasama tersebut.

3)      Apakah pihak swasta memiliki keahlian khusus dan kemampuan inovasi dalam membangun infrastruktur dan layanan yang terkait dengan suatu proyek kerjasama? Hal ini sangat penting, karena motivasi utama kerja sama semacam ini memberikan kesempatan kepada sector public untuk mengakses keahlian dan inovasi yang disediakan pihal swasta dalam suatu kerjasama.

4)      Apakah skala suatu proyek yang diagendakan cocok sebagai suatu proyek kerjasama sector public dan swasta? Suatu proyek kerjasama akan berhasil jika proyek kerjasama itu memiliki nilai ekonomi yang relatif besar.

5)      Apakah alokasi resiko optimal? Terkait dengan suatu proyek kerjasama berapapun skalanya adalah risiko yang terkait dengan bisnisnya sendiri maupun resiko bisnis secara umum. Sebuah proyek kerjasama harus mampu mengatur persoalan risiko bisnis secara tepat dan proporsional.

6)      Apakah spesifikasi proyek kerjasama dapat menyatakan secara mendetail tentang spesifikasi barang atau jasa layanan yang dihasilkan oleh suatu proyek kerjasama? Suatu proyek kerjasama harus mampu menyajikan pelayanan secara jelas sehingga kinerja dapat diukur.

 

Penentuan Harga dan Pasar yang Kompetitif untuk Barang dan Jasa Sektor Publik

Pasaran bagi barang dan jasa sector public tercipta lewat aturan maupun mekanisme yang diatur Negara, sehingga pelayanan public tidak beroperasi sebagaimana layaknya barang dan jasa dipasar umum. Dalam pasar umum, struktur dan operasinya ditentukan oleh teknologi dan tingkat inovasi, pengetahuan dan pengembangan intelektual, serta penjual dan konsumen dapat leluasa untuk masuk dan keluar dari pasar. Dalam situasi seperti itu harga merupakan instrument memaksimalkan keuntungan. Sementara harga barang dan jasa dalam pelayanan sector public bukan untuk mencapai hal yang sama.

Pemerintah tidak bisa berasumsi bahwa penentuan harga untuk pelayanan barang dan jasa sector public akan menciptakan suatu pasar yang kompetitif atas aktivitasnya. Hanya dalam situasi tertentu harga barang dan jasa pelayanan sector public mencerminkan permintaan yang ada, dikarenakan harga yang dibayar konsumen tidak melebihi seluruh biaya untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut.

 

Pentingnya Kebijakan Netralitas  Kompetisi yang Sehat

Penggunaan mekanisme kerjasama maupun kontrak pekerjaan pelayanan kepada pihak swasta yang selama ini dilakukan sendiri oleh pemerintah, dalam suatu pelelangan yang kompetitif-pemerintah mendorong pihak swasta untuk ikut serta dalam tender-tender pekerjaan sector public. Dengan cara pelelangan seperti ini pemerintah mengharapkan agen-agen sector public, seperti badan-badan usaha public misalnya BUMN berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan swasta agar tercapai penghematan biaya dan perbaikan dalam memberikan pelayanan.

Agar pihak swasta juga berkompetensi secara sederajat berdasarkan basis yang sama, setiap keunggulan sektor pemerintah atas swasta perlu dinetralisasi berdasarkan kebijakan netralitas dalam berkompetisi yang dijamin oleh Negara.

Menurut Robinson, ada dua alas an penting mengapa kebijakan netralitas berkompetisi itu penting ;

1)      Tidak adil untuk mengharapkan perusahaan –perusahaan swasta berkompetisi dengan badan-badan pemerintah yang secara artificial menikmati keuntungan kompetitif.

2)      Suatu keuntungan kompetitif entitas bisnis yang dimiliki pemerintah akibat adanya subsidi silang pasti bertentangan dengan penyediaan pelayanan oleh sector swasta yang lebih kompetitif. Jika suatu perusahaan milik pemerintah menawarkan biaya yang lebih murah  dalam penyediaan pelayanan tertentu-pemerintah harus memerhatikan apakah kompetisi biaya yang ditawarkan lebih rendah itu akibat subsidi atau tidak.

Tujuan kebijakan netralitas adalah untuk menjamin sumber-sumber ekonomi langka yang dapat dipakai sehingga dapat menghasilkan efek penggunaan terbaik. Oleh karena itu, kebijakan kompetisi nasional bukan merupakan akhir, melainkan cara yang merupakan patokan dan harus dipatuhi untuk mencapai tujuan akhir melalui penyediaan pelayanan yang optimal secara efektif dan efisien.

 

share by : riska haryati seilya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: