120122 AKT. Sektor Publik – Penentuan Harga Pelayanan Publik | Part.2

Published Januari 22, 2012 by seilyariskyu

Pelayanan Publik yang dapat dijual

Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung maupun tidak melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa Pelayanan Publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan misalnya: Penyediaan air bersih, Transportasi public, Jasa pos dan telekomunikasi, Energi dan listrik, Perumahan rakyat, Fasilitas rekkreasi (pariwisata), Pendidikan, Jalan tol, Irigasi, Jasa pemadam kebakaran, Pelayanan kesehatan, Pengolahan sampah dan limbah, Pelayanan Listrik(PLN), dan lain-lain

Pembebanan tarif pelayanan public kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan,yaitu:

1. Adanya Barang Privat vs Barang Publik

Terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masayarakat, yaitu:

a)      Barang privat adalah barang kebutuhan masayarakat yang manfaat barang atau jasa hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya, sedangkan yang tidak mengkonsumsinya tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Contohnya;makanan listrik,telepon,dll.

b)      Barang publik adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan atau jasa trersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama sama. Contohnya:pertahanan nasional, pengendalian penyakit, jasa polisi, dan sebagainya.

c)      Campuran antara barang privat dan barang publik : Dalam praktiknya, terdapat beberapa barang dan jasa yang merupakan campuran antara barang privat dan publik. Karena, meski dikonsumsi secara individual, seringkali masyarakat secara  umum juga membutuhkan barang atau jas tersebut. Contohnya adalah pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik, dan persediaan air bersih. Barang-barang tersebut sering disebut juga merit good yaitu barang yang semua orang membutuhkannya tetapi tidak semua orang dapat menikmati barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah biasanya menyedikannya secara langsung(direct public provision), memberi subsidi, atau mengontrakkannya pada pihak swasta.

Contohnya pendidikan,pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan, bisa disubsidi dengan bantuan BOS sampai pada tingkat Sekolah menengah pertama, atau bisa juga sektor swasta dapat terlibat dalam penyediaan pelayanan pendidikan tersebut. Jika manfaat dirasakan secara perorangan,seperti listrik, telpon, dan air bersih, maka untuk memperoleh barang-barang tersebut masyarakat biasanya dibebani dengan tarif tertentu, sehingga pemerintah dapat menarik sejumlah tarif untuk penyediaan barang dan jasa tersebut. Sedangkan jika barang yang dibutuhkan tersebut dirasakan secara umum yang tidak bisa dihilangkan dan pasti ada seperti pertahanan dan pengendalian kesehatan, maka pendanaan tersebut lebih tepat bila didanai oleh Pajak.

Dalam penyediaan pelayanan publik,hal-hal yang perlu diperhatikan seperti:

  • Indentifikasi barang dan atau jasa (termasuk privat atau publik).
  • Sector yang lebih berkompeten dalam penyediaan pelayanan publik.
  • Bisa atau tidaknya pelayanan publik tersebut diserahkan pada sector public atau sector ketiga
  • Mengidentifikasi pelayan publik apa saja yang dapat ditangani oleh pihak swasta/

2. Efisiensi Ekonomi

Ketika individu bebas menentukan berapa banyak barang/jasa yang mereka konsumsi, mekanisme harga membantu mengalokasikan sumber daya melalui:

a)   Pendistribusian permintaan:siapa yang mendapat manfaat lebih banyak   maka dia akan membayar lebih banyak.

b)   Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan

c)   Pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi

d)   Penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa(suplly of sevice)

Tanpa adanya suatu mekanisme harga, permintaan dan penawaran tidak mungkin menuju titik keseimbangan sehingga alokasi sumber daya tidak efisien. Akan tetapi, dalam kenyataannya pasar sering kali tidak sempurna. Dalam banyak hal pemerintah mungkin menjadi supplier namun tidak boleh memanfaatkan situasi ini untuk memaksimalkan keuntungan, seperti penyediaan air dan obat-obatan.

Dalam kondisi tertentu ketika barang dan jasa bersifat public goods (eksternalitas positif) pemerintah lebih baik menetapkan harganya dibawah harga normal (full price) atau bahkan tidak dipungut biaya. Pemerintah juga dihadapkan pada masalah pendistribusian pendapatan yang tidak seimbang, artinya golongan kaya mampu membayar lebih dibanding yang miskin sehingga mendapat pelayanan yan lebih baik dari yang kurang mampu.

Pembebanan tarif pelayanan akan mendorong efisiensi ekonomi karena setiap orang akan dihadapkan pada masalah pilihan karena kelangkaan sumber daya Jadi jika diberlakukan tarif, maka setiap orang dipaksa berfikir ekonomis dan tidak boros.

 

3. Prinsip Keuntungan

Pembebanan tarif pada dasarnya menguntungkan juga pemerintah karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Tetapi pemerintah tidak diijinkan untuk menarik terlalu banyak, bahkan harus dibawah harga full cost, memberi subsidi,atau memberi secara gratis.

Charging for service berbeda dengan fee. Fee adalah biaya atas perijinan atau lisensi yang memberikan pemerintah. Biaya perijinan/lisensi relative kecil yang meliputi biaya administrasi dan pengawasan serta pembiayaannya didasari pada kategori perijinan yang diajukan dan ada tidaknya keuntungan financial yang diperoleh pemegang ijin(lisensi).

Pelayanan public dapat di jual memiliki 3 jenis barang yaitu barang privat, barang public dan campuran(merit good). Barang privat dikenakan tarif, barang public tidak dikenakan tarif karena pembayarannya berasal dari pajak, sedangkan merit good tidak dibebankan secara langsung kepada konsumen tetapi terdapat subsidi dari pemerintah.

Dalam menentukan tarif merit good yang berasal dari bantuan pemerintah,biasanya pemerintah membagi sepertiga ataupun setengah dari biaya pelayanan public seperti pendidikan dengan dana BOS(Bantuan Operasional Sekolah). Cara ini memang baik dan membantu, tetapi memiliki kelemahan dalam kinerjanya karena masih seringnya pengaduan dalam penyelewengan dana BOS. Tapi permasalahan yang lebih besar adalah pelayanan public merit good tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat golongan bawah.

Cara yang terbaik dalam penarikan biaya adalah dengan pendataan dengan akurat pada masyarakat sehingga dapat ditentukan apakah konsumen bisa dikenakan tarif atau tidak.

Kebebasan setiap individu untuk menentukan konsumsi barang dan jasa membuat penentuan harga dapat memberikan batasan dalam menentukan banyaknya barang dan jasa yang digunakan. Efisiensi Ekonomi memberi mekanisme penditribusian yang tepat dan merupakan cara yang baik untuk mengurangi tingkat konsumenisme karena tiap individu dihadapkan dengan masalah berupa kelangkaan sumber daya membuat individu untuk lebih ekonomis dan tidak boros.

Pembebanan dalam pelayanan public memang ada juga menguntungkan pemerintah. Pembebanan tarif ini juga bisa menambah pendapatan Negara, tetapi baiknya penetapan harga pelayanan public tidak didasari pada keuntungan semata, tetapi lebih mengutamakan pelayanan publik daripada keuntungan pemerintah itu sendiri.

 

share by : riska haryati seilya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: