110609 LEMBAGA PEMBIAYAAN

Published November 30, 2011 by seilyariskyu

Awal mula keberadaan dibentuknya lembaga pembiayaan, pertama kali disebutkan dalan Surat Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 dan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusaan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 KEPRES tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang didalamnya melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat.

Adapun bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, antara lain adalah :

  1. Sewa Guna Usaha (leasing), perusahaan sewa guna usaha (leasing) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal  baik secara Finanxe Lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
  2. Modal Ventura (venture capital) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu usaha perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu.
  3. Perdagangan Surat Berharga (securities company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga.
  4. Anjak Piutang (factoring) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
  5. Usaha Kartu Kredit (credit card company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
  6. Pembiayaan konsumen (consumers finance company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan perdagangan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.
  1. SEWA GUNA USAHA (LEASING)

Di Indonesia sudah ada beberapa perusahan leasing yang statusnya sebagai suatu lembaga pembiayaan non Bank. Fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan Bank, yaitu sebagai sumber pembiayaan jangka menengah (1 s/d 5 tahun) Ditinjau dari segi perekonomian nasional leasing telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh capital equipment dan menambah modal kerja.

Pada tahun 1974 telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : Kep-122/MK/IV/1/1974; No.32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974. Menurut SKB, leasing adalah setiap kegiatan pembiyaan perusahan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara barkala disertai dengan hak pilih (optic) bagi perusahaan untuk membeli barang modal tersebut atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati.

Pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjanjian leasing :

  1. Lessor, yaitu pihak yang menyewakan barang dapat terdiri dari berberapa perusahaan, biasanya pihak ini disebut Investor, Equity holders, owner participants atau trusters owners.
  2. Leasee, yaitu pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa dan memiliki hak optic.
  3. Lender atau kreditur disebut juga debs holders atas loan participant dalam transaksi leasing, biasanya mereka adalah bank, insurance company.
  4. Supplier, yaitu penjual atau pemilik barang yang disewakan supplier dapat terdiri dari perusahaan yang ada didalamnya maupun diluar negeri.

Manfaat Leasing :

  1. Dengan leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli, yang dapat diangsur setiap bulan kepada lessor.
  2. Usaha pembiayaan melalui leasing dapat diperoleh dalam waktu yang singkat.
  3. Bagi perusahaan yang lemah modal dengan leasing akan memberikan kesempatan pada perusahaannya untuk berkembang.
  4. Leasing dapat diadakan kesempatan dalam hak menempatan besarnya angsuran sesuai kemampuan lesse, sementara pada Bank besarnya asuran hanya ditetapkan oleh Bank berdasarkan analisi bank.

Dalam Hukum Perdata dikenal 3 bentuk ikatan yang mirip satu sama    lainnya, namun berbeda dalam hukumnya :

  1. Sewa guna usaha (leasing) adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk peyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka wajtu tertentu, berdasarkan pembayaran secara  berkala disertai dengan hak pilih (optic) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal tersebut atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati.
  2. Sewa beli (hire purchase) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembelii setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pihak pembeli kepada penjual.
  3. Jual beli secara angsuran adalah jual beli dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya disertakan oleh penjual kepada pembeli.

Keuntungan Leasing :

  1. Fleksibel, artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yaitu besarnya perusahaan atau periode lease dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi perusahaan.
  2. Tidak diperlakukan jaminan karena hak kepemilikan sah atas aktiva yang di lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang dihasilakan oleh aktiva yang di lease sudah merupakan jaminan bagi lease itu sendiri.
  3. Adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa lease.
  4. Terkadang leasing merupakan satu-satunya cara yang untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan terutama perusahaan ekonomi lemah, untuk dapat memodernisasasi pabriknya.
  5. Adanya kepastian hukum, artinya suatu perjanjian leasing tidak dapat dibatalkan dalam keadaan keuangan umum yang sulit, sehingga dalam keadaan keuangan atau moneter yang sesulit apapun perjanjian leasing tetap berlaku.
  1. MODAL VENTURA (VENTURE CAPITAL)

Secara resmi lembaga modal ventura baru ada di Indonesia sejak adanya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Yang dimaksud dengan perusahaan modal ventura adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan pasanagn usaha (PPU) adalah perusahaa yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura.

Jenis pembiayaan yang dapat dilakukan modal ventura :

  1. Conventional Loan, pinjaman jenis ini biasa diberikan tanpa jaminan dan dapat pula disertai dengan jaminan.
  2. Conditional Loan, modal ventura turut menikmati laba bila proyek yang dibiayai mereguk keuntungan dan turut pula menanggung rugi seandainya perusahaan yang dibiayai mengalami kerugian.
  3. Equity Investment, yaitu modal ventura yang menyertakan saham untuk mendukung kegiatan yang baru berdiri dan antara modal ventura dengan perusahaan yang dibiayai terjalin kerja sama dibidang managemen.

Hubungan antara perusahaan modal ventura dengan PPU sebenarnya merupakan hubungan kepercayaan antara kedua belah pihak. Kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal kedalam PPU dalam hal-hal berikut :

  1. Pengembangan suatu metode baru.
  2. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal mengalami kesulitan dana.
  3. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.
  4. Membantu perusahaan yang mengalami kemunduran usaha.
  5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa.
  6. Pengembangan berbagai teknologi baru dan ahli teknologi dari dalam maupun luar negeri.
  7. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

Pihak-pihak yang berperan :

  1. Perusahaan modal ventura

Bertindak sebagai invest managemen sebagai fund managemen dimana dalam memberikan bantuannya tersebut juga disertai pendampingan managemen baik penempatan maupun pembinaan manajemen kepada perusahan pasangan usaha.

  1. Perusahaan pasangan usaha

Perusahaan pasangan usaha dapat berbentuk perseroan terbatas (PT) koperasi, perusahan komanditer (CV), firma, persekutuan perdata, usaha dagang (UD). Namun dengan criteria, antara lain : memiliki pangsa pasar dan prospektif, pemilik menguasai bidangnya, retur on investment yang baik.

  1. Pihak penyandang dana.

Bank Captive Funds, Invesment Instution Captive Funds, Independent Funds, Public Sector Funds, Internatioal Funds, dan dana dari sumber lainnya.

Pemerintah nampaknya terus mengupayakan berkembangnya lembaga modal ventura ini, dan berusaha agar disetiap profinsi terdapat modal ventura yang dapat membantu pengusaha kecil dan menengah, dan saat ini ada pada beberapa profinsi di Indonesia, salah saunya diprovinsi jambi yang dikenal dengan PT. Sarana Jambi Ventura.

  1. ANJAK PIUTANG (FACTORING)

Lembga anjak piutang atau factoring merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaanya dilakukan dengan pembelihan atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka waktu pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negri. Pada jasa factoring terbagi dalam 2 bagian yaitu:

  1. Jasa Keuangan, biasanya perusahaan-perusahaan factoring dapat memberi pre- financing sampai 80 % piutang dagang.
  2. Jasa non keuangan, perusahaan factoring melayani penelolaan kredit bagi kepentingan klien.

Lembaga factoring ini merupakan lembaga pembiayaan yang diperlukan dalam dunia bisnis, usaha anjak piutang sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu usaha factoring masih sangat sederhana, pihak factoring biasanya bertindak sebagai agen penjualan yang sekaligus pemberi perlindungan kredit. Kegiatan semacam ini dikategorikan sebagai General Factoring. Factoring tidak dikenal dalam sistem hokum dagang dan Hukum perdata Indonesia. Tetapi berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak, praktek usaha  factoring ini boleh saja dilakukan.

Keuntungan Factoring :

  1. Adanya peningatan modal kerja, dengan pengalihan piutang, klien akan memperoleh pembayaran piutang sampai dengan 80% dari nilai tagihan, hal ini berarti mempercepat perputaran dana untuk meningkatkan aktifitas penjualan klien.
  2. Adanya perlindungan kredit, sejalan dengan peningkatan volume penjualan secara kredit, perkembangan usaha berarti bertambahnya resiko kredit, tetapi dengan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan factoring bila mana terdapat kredit macet, tentunya menjadi tanggung jawab perusahaan factoring tersebut sebatas yang disetujui.
  3. Manajemen kredit, perusahaan factoring memiliki data kredit yang terpercaya sehingga klien dapat memanfaatkan kredit analisis perusahaan factoring tersebut termasuk untuk transaksi dengan perusahaan internasional.
  4. Penangihan piutang, perusahaan factoring mengemban tanggung jawab atas tagihan faktur-faktur yang dialihkan kepada mereka oleh klien, hal ini berarti menghemat waktu dan biaya klien.
  5. Administrasi penjualan jurnal penjualan klien akan dikonputerisasikan dengan sistem yang dimiliki perusahaan factoring klien akan mendapat informasi tentang status piutangnya melalui laporan berkala.
  1. USAHA KARTU KREDIT (CREDIT CARD COMPANY)

Kartu kredit atau yang dikenal dengan credit card adalah suatu kartu plastic yang berukurang sebesar KTP yang diterbitkan oleh penerbit (issuer) dan dapaat dipergunakan oleh pemengang kartu (card holder) dan berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan/pedagang (marchan) yang telah ditentukan oleh issuer (penerbit). Selain itu credit card dapat diuangkan oleh pemegangnya kepada penerbitnya. Usaha kartu kredit ini dapat dilakukan di Indonesia berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata tentang Kebebasan Berkontrak.

Jaminan Kredit :

  1. Jaminan Perorangan.

Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur apabila debitur yang bersangkutan cedera janji.

  1. Jaminan Kebendaan.

Merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang menjadi obyek jaminan suatu utang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan utang debitur apabila debitur ingkar janji.

  1. PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMERS FINANCE COMPANY)

Lembaga pembiayaan konsumen adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen di lakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Keberadaan lembaga ini secara formal baru di akui sejak tahun 1988 melalui SK Menteri keuangan . NO. 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Setiap konsumen mengiginkan adanya kemudahan, keringanan, pelayanan yang cepat, waktu yang singkat, prosedur yang tidak birokratis dan berbelit-belit. Oleh karena itu penggunaan lembaga pembiayaan konsumen ini cukup diminati di Negara.

Lembaga pembiayaan menurut ketentuan dilarang :

  1. Menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk giro, deposit dan tabungan.
  2. Menerbitkan surat sanggup banyak (promissory notes) kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi kreditornya. Surat sanggup tersebut tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak manapun.

PERJANJIAN BAKU ATAU PERJANJIAN STANDAR

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pada dasarnya tujuan dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakuka transaksi. Oleh karena itu, pesatnya perkembangan perjanjian standar tidak terbendung dalam era yang menuntut kepraktisan dalam melakukan transaksi. Hondius merumuskan perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazinnya dituangkan dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.

Perjanjian baku yang banyak terdapat dimasyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain :

  1. Perjanjian baku sepihak.

Adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur, kedua pihak lazimnya terkait dalam organisasi misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

  1. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap per buatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.

  1. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkukan notaris atau advokat.

Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaries atau advodat yang bersangkutan. Dalam perpustakaan Belanda jenis ini disebutkan kontrak model

Perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak yakni oleh produsen dimana mengandung ketentuan yang berlaku umum, sehingga pihak konsumen hanya memiliki dua pilihan : menyetujui atau menolaknya.

Pentingnya Pasal 1320 KUH Perdata disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat syahnya suatu perjanjian, yaitu :

  1. Adanya kata sepakat
  2. Adanya kecakapan
  3. Terdapat objek tertentu.
  4. Terdapat klausa yang halal.

Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak, yaitu :

  1. Bebas membuat jenis perjanjian apapun.
  2. Bebas mengatur isinya.
  3. Bebas mengatur bentuknya.

Kesemuanya dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum. Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian standar, tidak lain karena dicantumkannya klausa eksonerasi dalam perjanjian tersebut.

Klausa eksonerasi adalah klausa yang mengandung kondisi yang membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penjual. Dari hal ini terlihat bahwa, dengan adanya klausa eksonerasi menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen dan konsumen. Agar terciptanya keseimbangan dalam posisi tawar menawar, satu-satunya cara adalah dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat klausa eksonerasi dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pembatasan tersebut.

Undang-undang perlindungan konsumen tidak ada memberikan istilah mengenai klausa eksonerasi. Yang ada adalah klausa baku dalam Pasal 1 angka (10).

Klausa baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan atau diperdangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausa baku pada setiap dokumen atau perjanjian, apabila :

  1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
  2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
  3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolah penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang diberi oleh konsumen.
  4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen oleh konsumen secara angsuran.
  5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
  6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
  7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
  8. Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: